SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000 Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat pra rumah sakit sampai tingkat rumah sakit dan rujukan antara rumah sakit dengan pendekatan lintas program dan multisektoral. Penanggulangan gawat darurat menekankan respon cepat dan tepat dengan prinsip Time Saving is Life and Limb Saving.

Merupakan suatu sistem dimana koordinasi merupakan unsur utama yang bersifat multi sektor dan harus ada dukungan dari berbagai profesi bersifat multi disiplin dan multi profesi untuk melaksanakan dan penyelenggaraan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana dan kejadian luar biasa.

Didalam memberikan pelayanan medis SPGDT dibagi menjadi 3 sub sistem yaitu : sistem pelayanan pra rumah sakit, sistem pelayanan pelayanan di rumah sakit dan sistem pelayanan antar rumah sakit. Ketiga sub sistem ini tidak dapat di pisahkan satu sama lain, dan bersifat saling terkait dalam pelaksanaan sistem.

Prinsip SPGDT adalah memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan tepat, dimana tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan (time saving is life and limb saving) terutama ini dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju.

SISTEM PELAYANAN MEDIK PRA RUMAH SAKIT

1. Public Safety Center

Didalam penyelenggaraan sistem pelayanan pra rumah sakit harus membentuk atau mendirikan pusat pelayanan yang bersifat umum dan bersifat emergency dimana bentuknya adalah suatu unit kerja yang disebut Public Safety Center (PSC), ini merupakan suatu unit kerja yang memberi pelayanan umum terutama yang bersifat emergency bisa merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang sehari-harinya secara operasional dipimpin oleh seorang direktur. Selain itu pelayanan pra rumah sakit bisa dilakukan pula dengan membentuk satuan khusus yang bertugas dalam penanganan bencana dimana disaat ini sering disebut dengan Brigade Siaga Bencana (BSB), pelayanan ambulans,  dan komunikasi. Dalam pelaksanaan Public Service Center dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dimana pengorganisasiannya dibawah pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusianya terdiri dari berbagai unsur, seperti unsur kesehatan, unsur pemadam kebakaran, unsur kepolisian, unsur linmas serta masyarakat sendiri yang bergerak dalam bidang upaya pertolongan pertama, sehingga memiliki fungsi tanggap cepat dalam penganggulangan tanggap darurat.

2. Brigade Siaga Bencana (BSB)

Merupakan suatu unit khusus yang disiapkan dalam penanganan pra rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan pelayana kesehatan dalam penanganan bencana. Pengorganisasian dibentuk oleh jajaran kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah (depkes, dinkes, rumah sakit) petugas medis baik dokter maupun perawat juga petugas non medis baik sanitarian gizi, farmasi dan lain-lain. Pembiayaan didapat dari instansi yang ditunjuk dan dimasukkan anggaran rutin APBN maupun APBD.

3. Pelayanan Ambulans

Kegiatan pelayanan terpadu didalam satu koordinasi yang memberdayakan ambulans milik puskesmas, klinik swasta, rumah bersalin, rumah sakit pemerintah maupun swasta, institusi kesehatan swasta maupun pemerintah (PT. Jasa Marga, Jasa Raharja, Polisi, PMI, Yayasan dan lain-lain). Dari semua komponen ini akan dikoordinasikan melalui pusat pelayanan yang disepakati bersama antara pemerintah dengan non pemerintah dalam rangka melaksanakan mobilisasi ambulans terutama bila terjadi korban massal.

4. Komunikasi

Didalam melaksanakan kegiatan pelayanan kasus gawat darurat sehari-hari memerlukan sebuah sistem komunikasi dimana sifatnya adalah pembentukan jejaring penyampaian informasi jejaring koordinasi maupun jejaring pelayanan gawat darurat sehingg seluruh kegiatan dapat berlangsung dalam satu sistem yang terpadu terkoordinasi menjadi satu kesatuan kegiatan.

PELAYANAN PADA KEADAAN BENCANA

Pelayanan dalam keadaan bencana yang menyebabkan korban massal memerlukan hal-hal khusus yang harus dilakukan.

Hal-hal yang perlu dilakukan dan diselenggarakan adalah :

1. Koordinasi dan Komando

Dalam keadaan bencana diperlukan pola kegiatan yang melibatkan unit-unit kegiatan lintas sektoral yang mana kegiatan ini akan menjadi efektif dan efisien bila berada didalam suatu komandio dan satu koordinasi yang sudah disepakati oleh semua unsur yang terlibat.

2. Eskalasi dan Mobilisasi Sumber Daya

Kegiatan ini merupakan penanganan bencana yang mengakibatkan korban massal yang harus melakukan eskalasi atau berbagai peningkatan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan mobilisasi sumber daya manusia, mobilisasi fasilitas dan sarana serta mobilisasi semua pendukung pelayanan kesehatan bagi korban.

3. Simulasi

Diperlukan ketentuan yang harus ada yaitu prosedur tetap (protap), petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) operasional yang harus dilaksanakan oleh petugas yang merupakan standar pelayanan. Ketentuan tersebut perlu dikaji melalui simulasi agar dapat diketahui apakah semua sistem dapat diimplementasikan pada kenyataan dilapangan.

4. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Penanganan bencana perlu dilakukan kegiatan pendokumentasian, dalam bentuk pelaporan baik yang bersifat manual maupun digital dan diakumulasi menjadi satu data yang digunakan untuk melakukan monitoring maupun evaluasi, apakah yang bersifat keberhasilan ataupun kegagalan, sehingga kegiatan selanjutnya akan lebih baik.

 SISTEM PELAYANAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Harus diperhatian penyediaan saran, prasarana yang harus ada di UGD, ICU,kamar jenazah, unit-unit pemeriksaan penunjang, seperti radiologi, laboratorium, klinik, farmasi, gizi, ruang rawat inap, dan lain-lain.

1. HOSPITAL DISASTER PLAN

Rumah sakit harus membuat suatu perencanaan untuk menghadapi kejadian bencana yang disebut Hospital Disaster Plan baik bersifat yang kejadiannya didalam rumah sakit maupun eksternal rumah sakit.

2. UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

Di dalan UGD harus ada organisasi yang baik dan lengkap baik pembiayaan, SDM yang terlatih, sarana dengan standar yang baik, sarana medis maupun non medis dan mengikuti teknologi pelayanan medis. Prinsip utama dalam pelayanan di UGD adalah respone time baik standar nasional maupun standar internasional.

3. BRIGADE SIAGA BENCANA RS (BSB RS)

Didalam rumah sakit juga harus di bentuk Brigade Siaga Bencana dimana ini merupakan satuan tugas khusu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis pada saat-saat terjadi bencana baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, dimana sifat kejadian ini menyebabkan korban massal.

4. HIGH CARE UNIT (HCU)

Suatu bentuk pelayanan rumah sakit bagi pasien yang sudah stabil baik respirasi hemodinamik maupun tingkat kesadarannya, tetapi masih memerlukan pengobatan perawatan dan pengawasan secara ketat dan terus menerus, HCU ini harus ada baik di rumah sakit tipe C dan tipe B.

5. INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

Merupakan suatu bentuk pelayanan di rumah sakit multi disiplin. Bersifat khusus untuk menghindari ancaman kematian dan memerlukan berbagai alat bantu untuk memperbaiki fungsi vital dan memerlukan sarana tekhnologi yang canggih dan pembiyaan yang cukup besar.

6. KAMAR JENAZAH

Pelayanan bagi pasien yang sudah meninggal dunia, baik yang meninggal di rumah sakit maupun luar rumah sakit, dalam keadaan normal sehari-hari ataupun bencana. Pada saat kejadian massal di perlukan pengorganisasian yang bersifat komplek dimana akan di lakukan pengidentifikasian korban baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal dan memerluikan SDM yang khusus selain berhubungan dengan hal-hal aspek legalitas.

SISTEM PELAYANAN MEDIK ANTAR RUMAH SAKIT

Berbentuk jejaring rujukan yang dibuat berdasarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk menerima pasien dan ini sangat berhubungan dengan kemampuan SDM, ketersediaan fasilitas medis didalam sistem ambulans.

1. Evakuasi

Bentuk layanan transportasi yang ditujukan dari pos komando, rumah sakit lapangan menuju ke rumah sakit rujukan atau transportasi antar rumah sakit, baik dikarenakan adanya bencana yang terjadi di rumah sakit, dimana pasien harus di evakuasi ke rumah sakit lain. Pelaksanaan evakuasi tetap harus menggunakan sarana yan terstandar memenuhi kriteria-kriteria yang suah ditentukan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.

2. Syarat – syarat evakuasi

  • Korban berada dalam keadaan paling stabil dan memungkinkan untuk di evakuasi
  • Korban telah disiapkan/diberi peralatan yang memadai untuk transportasi.
  • Fasilitas kesehatan penerima telah di beritahu dan siap menerima korban.
  • Kendaraan dan pengawalan yang dipergunakan merupakan yang paling layak tersedia.

3. Beberapa bentuk evakuasi

Evakuasi darat, dimana para korban harus secara cepat dipindahkan, karena lingkungan yang membahayakan, keadaan yang mengancam jiwa, membutuhkan pertolongan segera, maupun bila terdapat sejumlah pasien dengan ancaman jiwa yang memerlukan pertolongan.

Evakuasi segera, korban harus segera dilakukan penanganan, karena adanya acaman bagi jiwanya dan tidak bisa dilakukan dilapangan, misal pasien syok, pasien stres dilingkungan kejadian dan lain-lain. Juga dilaukan pad pasien-pasien yang berada di linkungan yang mengakibatkan kondisi pasien cepat menurun akibat hujan, suhu dingin ataupun panas.

Evakuasi biasa, dimana korban biasanya tidak mengalami ancaman jiwa, tetapi masih perlu pertolongan di rumah sakit, dimana pasien akan di evakuasi bila sudah dalam keadaan baik atau stabil dan sudah memungkinkan bisa dipindahkan, ini khususnya pada pasien-pasien patah tulang.

4. Kontrol lalu lintas

Untuk memfasilitasi pengamanan evakuasi, harus dilakukan control lalu lintas oleh kepolisian, untuk memastikan jalur lalulintas antar rumah sakit dan pos medis maupun pos komando. Pos medis dapat menyampaikan kepada pos komando agar penderita dapat dilakukan evakuasi bila sudah dalam keadaan stabil. Maka kontrol lalu lintas harus seiring dengan proses evakuasi itu sendiri.

 

Keberhasilan Penanggulangan Pasien Gawat Darurat Tergantung 4 Kecepatan :

  1. Kecepatan ditemukan adanya penderita GD
  2. kecepatan Dan Respon Petugas
  3. Kemampuan dan Kualitas
  4. Kecepatan Minta Tolong

Kemungkinan yang terjadi jika terlambat melakukan resusitasi

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Koordinasi Lintas Unit

 

 

0- 4 Menit

Mati Klinis

Kerusakan Sel-sel otak tidak diharapkan

4-8 menit

Mungkin sudah terjadi Kerusakan Sel-Sel Otak

8-10 menit

Mati Biologis

Sudah Mulai  terjadi Kerusakan Otak

>10 menit

Hampir Dipastikan terjadi Kerusakan sel-sel Otak

 

Kesiapsiagaan Bencana di Rumah

Bencana datang tidak dapat kita duga, tapi bisa kita kurangi risiko dari bencana tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan upaya pengurangan risiko.

Prinsip dasar pengurangan risiko adalah sebagai berikut :

dengan prinsip dasar tersebut diatas kita harus tahu apa itu ancaman/bahaya, kerentanan dan kapasitas

Ancaman merupakan ancaman/bahaya yang ditimbulkan oleh phenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, menyebabkan kehilangan harta-benda, mata pencaharian, dan/atau kerusakan lingkungan

Kerentanan Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kapasitas Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga dan  masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap-siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana

Bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana dari rumah??

  1. Berusaha tidak panik, dengan melakukan simulasi-simulasi sederhana atau pada saat kumpul keluarga diberikan pengetahuan tentang bencana dan apa yang harus kita lakukan saat terjadi bencana.
  2. Membuat jalur evakuasi di rumah jika terjadi bencana.
  3. Menentukan titik kumpul jika terpisah saat bencana terjadi
  4. Memasang daftar telepon penting di rumah, maupun di masukan dalam daftar telepon di Handphone.
  5. Menyiapkan Tas Siaga bencana yang berisi
    • Pakaian anggota keluarga setidaknya untuk 3 hari pertama
    • Minuman dan makanan instan + makanan bayi (jika punya bayi atau balita)
    • Obat-obatan (terutama yang punya penyakit khusus) + obat anti nyamuk
    • Senter
    • Radio berbaterai
    • Baterai untuk senter dan radio
    • Dokumen-dokumen berharga
    • Peralatan mandi setidaknya sikat gigi dan odol
    • Kebutuhan lain yang tidak memberatkan (misal : alat ibadah, pembalut wanita, dll)

PENTINGNYA KESIAPSIAGAAN

1.    Mengurangi ancaman
Untuk mencegah ancaman secara mutlak memang mustahil, seperti gunung api meletus. Namun ada banyak cara atau tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurani kemungkinan terjadinya ancaman atau mengurangi akibat ancaman.
Contoh : untuk mencegah banjir, sebelum musim hujan masyarakat bisa membersihkan saluran air, got dan sungai serta tidak membuang sampah di sembarang tempat, apalagi di sungai.

2.    Mengurangi kerentanan masyarakat
Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk menentukan tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu.
Contoh : Masyarakat yang pernah dilanda bencana gunung api meletus dapat mempersiapkan diri dengan melakukan pengawasan aktifitas gunung api dan membuat perencanaan evakuasi, penyelamatan serta mendapat pelatihan kesiapsiagaan bencana.

3.    Mengurangi akibat
Untuk mengurangi penderitaan akibat suatu ancaman, masyarakat perlu mempunyai persiapan supaya bisa lebih cepat bertindak apabila terjadi bencana.
Contoh : umumnya pada kasus bencana, masalah utama adalah persediaan air bersih. Akibatnya  banyak masyarakat yang terjangkit penyakit menular. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air bersih bisa mengurangi kejadian penyakit menular.

4.    Menjalin kerjasama
Tergantung  dari cakupan bencana dan kemampuan masyarakat, penanganan bencana bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau apabila diperlukan bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk menjamin kerjasama yang baik, pada tahap sebelum bencana masyarakat perlu menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak seperti polisi, puskesmas,  aparat desa, dan lembaga lainnya.

SEKOLAH SIAGA BENCANA

Apa itu Sekolah Siaga Bencana?

Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan  upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi.

 

Apa Tujuan Membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB)?

  1. Membangun budaya siaga dan budaya aman disekolah dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana;
  2. Meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah;
  3. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah.

 

Apa Indikator Sekolah Siaga Bencana (SSB) itu?

  1. 1.      Indikator untuk Parameter Pengetahuan dan Keterampilan
    1. Pengetahuan mengenai jenis bahaya, sumber bahaya,  besaran bahaya dan dampak bahaya serta tanda-tanda bahaya yang ada di lingkungan sekolah
    2. Akses bagi seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kesiagaan (materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore siswa, dsb.).
    3. Pengetahuan sejarah bencana yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya
    4. Pengetahuan mengenai kerentanan dan kapasitas yang dimiliki di sekolah dan lingkungan sekitarnya.
    5. Pengetahuan upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana di sekolah.
    6. Keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan rencana tanggap darurat
    7. Adanya kegiatan simulasi regular.
    8. Sosialisasi dan pelatihan kesiagaan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.

 

  1. 2.      Indikator untuk Parameter Kebijakan

Adanya kebijakan, kesepakatan, peraturan sekolah yang mendukung upaya kesiagaan di sekolah

 

  1. 3.      Indikator untuk Parameter Rencana Tanggab Darurat
    1. Adanya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan     pemangku kepentingan sekolah.
    2. Adanya protokol komunikasi dan koordinasi
    3. Adanya Prosedur Tetap Kesiagaan Sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah
    4. Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/shelter terdekat dengan sekolah, disosialisasikan kepada seluruh     komponen sekolah dan orang tua siswa, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah
    5. Dokumen penting sekolah digandakan dan tersimpan baik, agar dapat tetap ada, meskipun sekolah terkena bencana.
    6. Catatan informasi penting yang mudah digunakan seluruh komponen sekolah, seperti pertolongan darurat terdekat, puskesmas/rumah sakit terdekat, dan aparat terkait.
    7. Adanya peta evakuasi sekolah, dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen  sekolah
    8. Akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang (pemerintah daerah dan BMG)
  • Penyiapan alat dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah
  • Mekanisme penyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah
  • Pemahaman yang baik oleh seluruh komponen sekolah bagaimana bereaksi terhadap informasi peringatan bahaya
  • Adanya petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. Pemeliharaan alat peringatan dini.

 

 

  1. 4.      Indikator untuk Parameter Mobilisasi Sumberdaya
    1. Adanya gugus siaga bencana sekolah termasuk perwakilan peserta didik.
    2. Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi, dan diakses oleh komunitas sekolah, seperti alat pertolongan pertama serta evakuasi, obat-obatan, terpal, tenda dan sumber air bersih.
    3. Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiagaan sekolah secara rutin (menguji atau melatih kesiagaan sekolah secara berkala).
    4. Adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik setempat (desa/kelurahan dan kecamatan) maupun dengan BPBD/Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten.

 

Apa Syarat Minimal Menuju Sekolah Siaga Bencana (SSB)?

  1. Ada komitmen dari Kepala Sekolah dankomunitas sekolah.
  2. Ada dukungan dari Dinas Pendidikan diwilayahnya.
  3. Ada dukungan dari organisasi terkaitpengurangan risiko bencana.
  4. Melakukan penguatan kapasitas pengetahuandan keterampilan bagi guru dan siswa sekolah.
  5. Melakukan latihan berkala yang jelas dan terukur.
  6. Adanya keterlibatan dukungan menerus dari Dinas Pendidikan dan organisasi terkait PRB, termasuk dalam proses  pemantauan dan evaluasi sekolah.

 

 

Bagaimana Langkah-langkah Membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB)?

  1. Membangun kesepahaman & komitmen bersama antar anggota komunitas sekolah dengan atau tanpa difasilitasi oleh pihak luar.
  2. Membuat rencana aksi bersama antara sekolah, komite sekolah, orang tua, dan anak-anak (bisa dalam bentuk lokakarya,  FGD,atau meeting reguler).
  3. Melakukan kajian tingkat kesiagaan sekolah dengan menggunakan lima parameter (pengetahuan dan sikap; kebijakan; rencana tanggap darurat; sistem peringatan dini; dan mobilisasisumberdaya).
  4. Peningkatan kapasitas (pelatihan-pelatihan) untuk semua stakeholder sekolah (guru, karyawan/staf administrasi, satuan pengamanan, anggota komite sekolah, orang tua, anak-anak).
  5. Lokakarya pembentukan sekolah siaga bencana (merumuskankegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap, draft kebijakan, sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi sumberdaya).
  6. Simulasi/drill menghadapi bencana (sesuai dengan jenis ancaman) dengan frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan dan     kemampuan sekolah yang bersangkutan Standarisasi/pembakuansekolah siaga bencana.
  7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SSB.
  8. Sosialisasi dan promosi keberadaan SSB.

 

sumber : universitas pendidikan indonesia

PERUBAHAN PARADIGMA TENTANG RESUSITASI JANTUNG PARU DAN ABC-CAB

American Heart Association (AHA), dalam Jurnal Circulation yang diterbitkan 2 November 2010, mempublikasikan Pedoman Cardiopulmonary Resucitation (CPR) dan Perawatan Darurat Kardiovaskular 2010. Seperti kita ketahui, para ilmuwan dan praktisi kesehatan terus mengevaluasi CPR atau yang lebih kita kenal dengan Resusitasi Jantung Paru (RJP) ini dan mempublikasikannya setiap 5 tahun. Baca lebih lanjut