Tindakan Diskriminatif BCA Blok A Cipete terhadap Calon Nasabah Difabel Netra

Jakarta. Solider. Trian Airlangga, seorang difabel netra dari Cilandak,Jakarta Selatan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Bank Cental Asia (BCA) cabang Blok A Cipete,Jakarta Selatan. Pada Jum’at tanggal 2 Agustus 2013 niatan Trian untuk membuat rekening tabungan menemui banyak kendala.  Permintaan pembukaan rekening pribadi menempuh penolakan karena Trian dianggap tidak mampu untuk membaca dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran.

Trian sudah melengkapi syarat pendaftaran pembukaan rekening seperti kartu identitas sesuai informasi yang diperolehnya dari call centre bank tersebut sebelum menuju ke bank.  Uus, tukang ojek yang mengantarnya sampai meja customer service Bank BCA, justru yang lebih sering ditanyai daripada Trian sendiri selaku calon nasabah BCA. Uus menyampaikan kepada Trian bahwa ia tidak bisa membuat rekening di BCA. Merasa tidak terima dengan perlakuan pelayanan kustomer karena tidak melibatkan dalam percakapan pendaftaran nasabah, Trian meminta kepada Uus untuk diantar kepada orang yang mengajak Uus bicara.

Nurul Nurjanah, Kepala Bagian Customer Service Officer (CSO) BCA cabang Blok A Cipete mengajukan beberapa pertanyaan kepada Trian, salah satunya “Bisa membaca atau tidak?”. Saat Trian menanyakan mengapa tidak bisa membuat rekening, Nurul mengatakan bahwa Trian tidak bisa membuat rekening karena tidak bisa membaca persyaratan tertulis dari BCA.

Trian tidak terima terhadap perlakuan tersebut “Saya memang tidak membaca tulisan, tetapi saya bisa membaca melalui tulisan atau juga bisa dibacakan oleh orang lain, tetapi bukan berarti saya tidak bisa membaca. Cara saya membaca yang memang lain,” ungkap Trian saat diwawancara melalui telepon.

Nurul menawarkan alternatif  pertama untuk membuka rekening tabungan dengan menggunakan akun atas nama orang lain yang dikuasakan dan melalui proses pengadilan, bukan akun atas nama pribadi. Alternatif kedua, yaitu dengan sistem Join Account, artinya di dalam satu rekening terdapat dua nama,nama pemilik rekening dan nama seorang lagi yang dipercayai tanpa dilengkapi fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Difabel sepertii Trian tetap dinyatakan tidak bisa membuka rekening atas nama pribadi. Pihak bank menyatakan seperti itulah peraturan atau ketentuannya atau policy atau standard operational procedure (SOP) BCA, yang sampai saat ini tidak diberikan bukti tertulisnya.

Selasa, (6/8/2013) bersama Venny rekan kerjanya, Trian mencoba menanyakan progres yang dijanjikan BCA untuk tindakan lebih lanjut tentang pembuatan rekening. Nurul mengatakan bahwa Join Account yang ditawarkan bisa mendapat dispensasi. Jadi, orang yang namanya ikut tercantum dalam satu rekening, boleh tidak hadir saat Trian akan melaksanakan transaksi. Trian lalu meminta ketegasan, “Apakah saya bisa membuka rekening tabungan BCA atas nama pribadi?Ya atau tidak? ”

“Tidak!” jawab Nurul, dikutip dari tulisan Trian Airlangga yang dikirimkan melalui surat elektronik kepada komunitas difabel. “Selama dua hari tersebut saya berdebat kurang lebih dua jam tetapi tidak ada penyelesaian yang jelas tanpa memberikan SOP BCA,” ungkap Trian pada Rabu, 21 Agustus lalu.

Perlu Mediasi

Trian mendatangi  BCA kembali bersama sahabatnya Rera, untuk ketiga kalinya pada Rabu (14/8/2013). “Teman saya, Rera tidak menemukan perihal syarat khusus bagi nasabah difabel dalam brosur bank,” ungkap Trian yang sekarang mahasiswa master komunikasi motivasi di Kahfi Motivator School. Trian mendapatkan jawaban yang sama “Bisa dibukakan rekening, tapi Join Account, ” begitu kata CS bernama Cantika. Keinginannya untuk bertemu kepala cabang dan kepala bagian CSO tidak bisa dipenuhi karena mereka sedang tidak berada di tempat.

Seorang customer service bernama Wati yang menyodorkan ‘SOP BCA ‘dengan berpesan bahwa SOP ini tidak boleh dipublikasikan. “Surat yang diberikan menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak saya. Kok katanya SOP tapi di dalamnya ada cuplikan pertanyaan, ‘Apakah tunanetra bisa membuka rekening tabungan di BCA?’  Bukankah apa yang disebut SOP seharusnya memiliki bahasa baku?” ungkap Trian yang sangat menyayangkan tindakan diskriminatif apalagi pada sebuah bank besar berkaliber internasional setaraf BCA.

“Saya akan menempuh banyak cara untuk menindak diskriminasi Mungkin dalam waktu dekat saya akan membuat petisi online atau menulis di surat pembaca media besar,” ujar Trian.  Ratifikasi Konvensi tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tetap saja menyisakan tindakan diskriminatif terhadap difabel yang juga berhak untuk menikmati fasilitas umum.  Trian mengaku perlu adanya mediasi atas tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh BCA agar semua warga memahami tentang penyetaraan hak-hak terhadap para penyandang disabilitas di negeri ini.

Ditulis oleh Harta Nining Wijaya pada 22 Agustus, 2013 – 11:24

sumber : solider.or.id

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2000 Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat pra rumah sakit sampai tingkat rumah sakit dan rujukan antara rumah sakit dengan pendekatan lintas program dan multisektoral. Penanggulangan gawat darurat menekankan respon cepat dan tepat dengan prinsip Time Saving is Life and Limb Saving.

Merupakan suatu sistem dimana koordinasi merupakan unsur utama yang bersifat multi sektor dan harus ada dukungan dari berbagai profesi bersifat multi disiplin dan multi profesi untuk melaksanakan dan penyelenggaraan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam keadaan bencana dan kejadian luar biasa.

Didalam memberikan pelayanan medis SPGDT dibagi menjadi 3 sub sistem yaitu : sistem pelayanan pra rumah sakit, sistem pelayanan pelayanan di rumah sakit dan sistem pelayanan antar rumah sakit. Ketiga sub sistem ini tidak dapat di pisahkan satu sama lain, dan bersifat saling terkait dalam pelaksanaan sistem.

Prinsip SPGDT adalah memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan tepat, dimana tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan (time saving is life and limb saving) terutama ini dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju.

SISTEM PELAYANAN MEDIK PRA RUMAH SAKIT

1. Public Safety Center

Didalam penyelenggaraan sistem pelayanan pra rumah sakit harus membentuk atau mendirikan pusat pelayanan yang bersifat umum dan bersifat emergency dimana bentuknya adalah suatu unit kerja yang disebut Public Safety Center (PSC), ini merupakan suatu unit kerja yang memberi pelayanan umum terutama yang bersifat emergency bisa merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang sehari-harinya secara operasional dipimpin oleh seorang direktur. Selain itu pelayanan pra rumah sakit bisa dilakukan pula dengan membentuk satuan khusus yang bertugas dalam penanganan bencana dimana disaat ini sering disebut dengan Brigade Siaga Bencana (BSB), pelayanan ambulans,  dan komunikasi. Dalam pelaksanaan Public Service Center dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dimana pengorganisasiannya dibawah pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusianya terdiri dari berbagai unsur, seperti unsur kesehatan, unsur pemadam kebakaran, unsur kepolisian, unsur linmas serta masyarakat sendiri yang bergerak dalam bidang upaya pertolongan pertama, sehingga memiliki fungsi tanggap cepat dalam penganggulangan tanggap darurat.

2. Brigade Siaga Bencana (BSB)

Merupakan suatu unit khusus yang disiapkan dalam penanganan pra rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan pelayana kesehatan dalam penanganan bencana. Pengorganisasian dibentuk oleh jajaran kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah (depkes, dinkes, rumah sakit) petugas medis baik dokter maupun perawat juga petugas non medis baik sanitarian gizi, farmasi dan lain-lain. Pembiayaan didapat dari instansi yang ditunjuk dan dimasukkan anggaran rutin APBN maupun APBD.

3. Pelayanan Ambulans

Kegiatan pelayanan terpadu didalam satu koordinasi yang memberdayakan ambulans milik puskesmas, klinik swasta, rumah bersalin, rumah sakit pemerintah maupun swasta, institusi kesehatan swasta maupun pemerintah (PT. Jasa Marga, Jasa Raharja, Polisi, PMI, Yayasan dan lain-lain). Dari semua komponen ini akan dikoordinasikan melalui pusat pelayanan yang disepakati bersama antara pemerintah dengan non pemerintah dalam rangka melaksanakan mobilisasi ambulans terutama bila terjadi korban massal.

4. Komunikasi

Didalam melaksanakan kegiatan pelayanan kasus gawat darurat sehari-hari memerlukan sebuah sistem komunikasi dimana sifatnya adalah pembentukan jejaring penyampaian informasi jejaring koordinasi maupun jejaring pelayanan gawat darurat sehingg seluruh kegiatan dapat berlangsung dalam satu sistem yang terpadu terkoordinasi menjadi satu kesatuan kegiatan.

PELAYANAN PADA KEADAAN BENCANA

Pelayanan dalam keadaan bencana yang menyebabkan korban massal memerlukan hal-hal khusus yang harus dilakukan.

Hal-hal yang perlu dilakukan dan diselenggarakan adalah :

1. Koordinasi dan Komando

Dalam keadaan bencana diperlukan pola kegiatan yang melibatkan unit-unit kegiatan lintas sektoral yang mana kegiatan ini akan menjadi efektif dan efisien bila berada didalam suatu komandio dan satu koordinasi yang sudah disepakati oleh semua unsur yang terlibat.

2. Eskalasi dan Mobilisasi Sumber Daya

Kegiatan ini merupakan penanganan bencana yang mengakibatkan korban massal yang harus melakukan eskalasi atau berbagai peningkatan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan mobilisasi sumber daya manusia, mobilisasi fasilitas dan sarana serta mobilisasi semua pendukung pelayanan kesehatan bagi korban.

3. Simulasi

Diperlukan ketentuan yang harus ada yaitu prosedur tetap (protap), petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) operasional yang harus dilaksanakan oleh petugas yang merupakan standar pelayanan. Ketentuan tersebut perlu dikaji melalui simulasi agar dapat diketahui apakah semua sistem dapat diimplementasikan pada kenyataan dilapangan.

4. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Penanganan bencana perlu dilakukan kegiatan pendokumentasian, dalam bentuk pelaporan baik yang bersifat manual maupun digital dan diakumulasi menjadi satu data yang digunakan untuk melakukan monitoring maupun evaluasi, apakah yang bersifat keberhasilan ataupun kegagalan, sehingga kegiatan selanjutnya akan lebih baik.

 SISTEM PELAYANAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Harus diperhatian penyediaan saran, prasarana yang harus ada di UGD, ICU,kamar jenazah, unit-unit pemeriksaan penunjang, seperti radiologi, laboratorium, klinik, farmasi, gizi, ruang rawat inap, dan lain-lain.

1. HOSPITAL DISASTER PLAN

Rumah sakit harus membuat suatu perencanaan untuk menghadapi kejadian bencana yang disebut Hospital Disaster Plan baik bersifat yang kejadiannya didalam rumah sakit maupun eksternal rumah sakit.

2. UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

Di dalan UGD harus ada organisasi yang baik dan lengkap baik pembiayaan, SDM yang terlatih, sarana dengan standar yang baik, sarana medis maupun non medis dan mengikuti teknologi pelayanan medis. Prinsip utama dalam pelayanan di UGD adalah respone time baik standar nasional maupun standar internasional.

3. BRIGADE SIAGA BENCANA RS (BSB RS)

Didalam rumah sakit juga harus di bentuk Brigade Siaga Bencana dimana ini merupakan satuan tugas khusu yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis pada saat-saat terjadi bencana baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit, dimana sifat kejadian ini menyebabkan korban massal.

4. HIGH CARE UNIT (HCU)

Suatu bentuk pelayanan rumah sakit bagi pasien yang sudah stabil baik respirasi hemodinamik maupun tingkat kesadarannya, tetapi masih memerlukan pengobatan perawatan dan pengawasan secara ketat dan terus menerus, HCU ini harus ada baik di rumah sakit tipe C dan tipe B.

5. INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

Merupakan suatu bentuk pelayanan di rumah sakit multi disiplin. Bersifat khusus untuk menghindari ancaman kematian dan memerlukan berbagai alat bantu untuk memperbaiki fungsi vital dan memerlukan sarana tekhnologi yang canggih dan pembiyaan yang cukup besar.

6. KAMAR JENAZAH

Pelayanan bagi pasien yang sudah meninggal dunia, baik yang meninggal di rumah sakit maupun luar rumah sakit, dalam keadaan normal sehari-hari ataupun bencana. Pada saat kejadian massal di perlukan pengorganisasian yang bersifat komplek dimana akan di lakukan pengidentifikasian korban baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal dan memerluikan SDM yang khusus selain berhubungan dengan hal-hal aspek legalitas.

SISTEM PELAYANAN MEDIK ANTAR RUMAH SAKIT

Berbentuk jejaring rujukan yang dibuat berdasarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk menerima pasien dan ini sangat berhubungan dengan kemampuan SDM, ketersediaan fasilitas medis didalam sistem ambulans.

1. Evakuasi

Bentuk layanan transportasi yang ditujukan dari pos komando, rumah sakit lapangan menuju ke rumah sakit rujukan atau transportasi antar rumah sakit, baik dikarenakan adanya bencana yang terjadi di rumah sakit, dimana pasien harus di evakuasi ke rumah sakit lain. Pelaksanaan evakuasi tetap harus menggunakan sarana yan terstandar memenuhi kriteria-kriteria yang suah ditentukan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.

2. Syarat – syarat evakuasi

  • Korban berada dalam keadaan paling stabil dan memungkinkan untuk di evakuasi
  • Korban telah disiapkan/diberi peralatan yang memadai untuk transportasi.
  • Fasilitas kesehatan penerima telah di beritahu dan siap menerima korban.
  • Kendaraan dan pengawalan yang dipergunakan merupakan yang paling layak tersedia.

3. Beberapa bentuk evakuasi

Evakuasi darat, dimana para korban harus secara cepat dipindahkan, karena lingkungan yang membahayakan, keadaan yang mengancam jiwa, membutuhkan pertolongan segera, maupun bila terdapat sejumlah pasien dengan ancaman jiwa yang memerlukan pertolongan.

Evakuasi segera, korban harus segera dilakukan penanganan, karena adanya acaman bagi jiwanya dan tidak bisa dilakukan dilapangan, misal pasien syok, pasien stres dilingkungan kejadian dan lain-lain. Juga dilaukan pad pasien-pasien yang berada di linkungan yang mengakibatkan kondisi pasien cepat menurun akibat hujan, suhu dingin ataupun panas.

Evakuasi biasa, dimana korban biasanya tidak mengalami ancaman jiwa, tetapi masih perlu pertolongan di rumah sakit, dimana pasien akan di evakuasi bila sudah dalam keadaan baik atau stabil dan sudah memungkinkan bisa dipindahkan, ini khususnya pada pasien-pasien patah tulang.

4. Kontrol lalu lintas

Untuk memfasilitasi pengamanan evakuasi, harus dilakukan control lalu lintas oleh kepolisian, untuk memastikan jalur lalulintas antar rumah sakit dan pos medis maupun pos komando. Pos medis dapat menyampaikan kepada pos komando agar penderita dapat dilakukan evakuasi bila sudah dalam keadaan stabil. Maka kontrol lalu lintas harus seiring dengan proses evakuasi itu sendiri.

 

Keberhasilan Penanggulangan Pasien Gawat Darurat Tergantung 4 Kecepatan :

  1. Kecepatan ditemukan adanya penderita GD
  2. kecepatan Dan Respon Petugas
  3. Kemampuan dan Kualitas
  4. Kecepatan Minta Tolong

Kemungkinan yang terjadi jika terlambat melakukan resusitasi

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Koordinasi Lintas Unit

 

 

0- 4 Menit

Mati Klinis

Kerusakan Sel-sel otak tidak diharapkan

4-8 menit

Mungkin sudah terjadi Kerusakan Sel-Sel Otak

8-10 menit

Mati Biologis

Sudah Mulai  terjadi Kerusakan Otak

>10 menit

Hampir Dipastikan terjadi Kerusakan sel-sel Otak

 

Kesiapsiagaan Bencana di Rumah

Bencana datang tidak dapat kita duga, tapi bisa kita kurangi risiko dari bencana tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan upaya pengurangan risiko.

Prinsip dasar pengurangan risiko adalah sebagai berikut :

dengan prinsip dasar tersebut diatas kita harus tahu apa itu ancaman/bahaya, kerentanan dan kapasitas

Ancaman merupakan ancaman/bahaya yang ditimbulkan oleh phenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, menyebabkan kehilangan harta-benda, mata pencaharian, dan/atau kerusakan lingkungan

Kerentanan Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kapasitas Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga dan  masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap-siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana

Bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana dari rumah??

  1. Berusaha tidak panik, dengan melakukan simulasi-simulasi sederhana atau pada saat kumpul keluarga diberikan pengetahuan tentang bencana dan apa yang harus kita lakukan saat terjadi bencana.
  2. Membuat jalur evakuasi di rumah jika terjadi bencana.
  3. Menentukan titik kumpul jika terpisah saat bencana terjadi
  4. Memasang daftar telepon penting di rumah, maupun di masukan dalam daftar telepon di Handphone.
  5. Menyiapkan Tas Siaga bencana yang berisi
    • Pakaian anggota keluarga setidaknya untuk 3 hari pertama
    • Minuman dan makanan instan + makanan bayi (jika punya bayi atau balita)
    • Obat-obatan (terutama yang punya penyakit khusus) + obat anti nyamuk
    • Senter
    • Radio berbaterai
    • Baterai untuk senter dan radio
    • Dokumen-dokumen berharga
    • Peralatan mandi setidaknya sikat gigi dan odol
    • Kebutuhan lain yang tidak memberatkan (misal : alat ibadah, pembalut wanita, dll)

BROSUR PELATIHAN PERTOLONGAN PERTAMA

 

 

 

 
 
Info lebih lengkap hubungi :
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
PMI DI Yogyakarta
Jl. Brigjend. Katamso, Belakang Purawisata THR, Yogyakarta 55152
Telp. 0274 376812
atau marketing : Ahmad Supiansyah  087861010353
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.